Secara umum terdapat perjanjian yang sah tanpa materai, yaitu :
Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1723 KUHPerdata, yaitu perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan dengan jangka waktu kurang dari 5 tahun.
Perjanjian yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu perjanjian mengenai hak atas tanah selama jangka waktu kurang dari 5 tahun.
Perjanjian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (HUAP), yaitu perjanjian mengenai ganti rugi dalam suatu perkara.
Dasar hukum dari sahnya perjanjian tanpa sah jika memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, tanpa menyebutkan adanya kewajiban menggunakan materai. Namun, terdapat beberapa jenis perjanjian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang dapat dilakukan tanpa materai, seperti yang telah disebutkan di atas.
Namun, perlu diingat bahwa meskipun perjanjian tersebut sah tanpa materai, pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tetap harus memenuhi ketentuan lain yang berlaku, seperti membayar pajak penghasilan atau PPN jika perjanjian tersebut dikenakan pajak, serta mematuhi ketentuan lain yang terkait dengan objek perjanjian.
Selain itu, perlu juga diingat bahwa penggunaan materai dapat memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat dalam suatu perjanjian, sehingga dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memilih untuk menggunakan materai untuk menguatkan perjanjian tersebut.
Secara umum, penting untuk memahami bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian bukan hanya tergantung pada penggunaan materai, tetapi juga tergantung pada pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebaiknya selalu berkonsultasi dan menindaklanjuti dengan ahli hukum jika Anda memiliki pertanyaan serta ingin di tangani terkait sebuah perkara.
Semoga bermanfaat. Salam..
.jpeg)
.jpeg){kind=link}